Dinonaktifkan Sebagai Camat Tomohon Barat Sementara, Rosevelty Kapoh Angkat Bicara

Lpkrinews.id, Tomohon — Keputusan Pemerintah Kota Tomohon yang memberhentikan sementara Camat Tomohon Barat, Rosevelty Kapoh,SH menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Rosevelty disebut melanggar disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak hadir dalam rapat paripurna selama 20 kali.

Namun, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan justru membuka fakta mengejutkan di balik keputusan tersebut.

Dalam keterangan langsung kepada media, Rosevelty menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri rapat karena telah dikeluarkan dari grup WhatsApp resmi Pemerintah Kota Tomohon yang bernama ‘Info Satu Arah Pemkot Tomohon’.

Grup tersebut diketahui menjadi satu-satunya saluran komunikasi resmi untuk menyampaikan undangan, informasi penting, dan agenda pemerintahan.

“Saya merasa tidak adil diperlakukan seperti ini.

Bagaimana saya bisa hadir dalam rapat, sementara saya sudah dikeluarkan dari grup itu sejak 17 Juli 2024 oleh admin atas nama Vic Bogia,” tegas Rosevelty.

Keterangan tersebut diperkuat dengan bukti screenshot bahwa admin grup atas nama Vic Bogia memang mengeluarkan Camat Tomohon Barat dari grup sejak pertengahan Juli lalu.

Sejak saat itu, tidak ada lagi saluran resmi bagi Rosevelty untuk menerima undangan atau informasi agenda pemerintahan.

“Saya tidak menolak hadir, tapi saya tidak tahu.

Undangan hanya dikirim lewat grup, dan saya tidak ada di dalamnya lagi,” tambahnya dengan nada kecewa.

Keputusan pemberhentian sementara ini dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk ketidakadilan birokrasi.

Terlebih, Rosevelty dikenal sebagai sosok camat yang aktif, responsif atas keluhan masyarakat, dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya.

Muncul pertanyaan besar, mengapa seorang camat yang sedang menjalankan tugasnya dengan baik justru dikeluarkan secara sepihak dari grup informasi internal, lalu dijadikan alasan untuk dijatuhi sanksi?

Beredar isu kecurigaan di tengah masyarakat jangan -jangan pemberhentian sepihak ini di karenakan adanya unsur-unsur berbau politik akibat berbeda Paslon Calon Gubernur saat itu

Masyarakat mendesak agar Pemerintah Kota Tomohon mengevaluasi keputusan tersebut secara adil dan objektif.

Rosevelty Kapoh,SH sendiri berharap agar proses klarifikasi bisa dilakukan dengan terbuka, dan semua pihak melihat persoalan ini dengan kacamata keadilan, bukan semata-mata formalitas administrasi.

“Saya hanya ingin keadilan dan dihargai sebagai ASN yang selama ini telah bekerja maksimal,” tutupnya.(Maikel)