Lpkrinews.id, Jakarta, 28 November 2025 — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan komitmennya memperkuat pengembangan bioenergi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Langkah ini menjadi salah satu upaya menurunkan emisi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tanpa harus membangun pembangkit baru berbasis energi terbarukan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop bertajuk “Energi Terbarukan sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan: Potensi, Tantangan, dan Strategi Pengembangannya” yang digelar di BA Center, Jakarta.
Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas, Anggawira, menyampaikan bahwa percepatan pengembangan bioenergi perlu selaras dengan arah kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto, termasuk pemerataan akses energi dan stabilitas harga listrik bagi masyarakat.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini terletak pada disparitas harga komoditas dan minimnya insentif bagi biomassa maupun bioenergi.
“Delapan tahun terakhir harga batu bara tidak naik, sementara biaya produksi terus meningkat. Ini menimbulkan kontradiksi bagi pelaku usaha di sektor pasokan energi,” ujarnya.
Anggawira juga menilai bahwa status biomassa yang belum menjadi critical performance indicator (CPI) di seluruh subholding PLN menjadi salah satu hambatan adopsi bioenergi.
“Jika tidak masuk CPI, maka penyerapannya tidak wajib. Padahal jika diberikan insentif harga, ini bisa lebih solutif,” katanya.
48 PLTU Sudah Terapkan Co-Firing
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menjelaskan bahwa penggunaan biomassa melalui co-firing merupakan solusi cepat (quick win) untuk menekan emisi sektor kelistrikan.
Saat ini, PLN telah menerapkan program co-firing di 48 PLTU.
“Kami mencoba menghijaukan listrik melalui co-firing biomassa. Kontribusinya signifikan karena menggantikan sebagian batu bara dengan energi terbarukan tanpa membangun pembangkit baru,” jelas Hokkop.
Ia memaparkan bahwa potensi biomassa Indonesia sangat besar, mulai dari limbah pertanian, limbah kehutanan, hingga limbah perkebunan. Namun, tantangan logistik, kualitas bahan baku, musim hujan, hingga standar pasokan masih menjadi pekerjaan besar.
“Akses dari sumber biomassa ke pembangkit tidak selalu ideal. Kami membutuhkan sistem handling dan mixing yang lebih detail agar tidak mengganggu operasi PLTU,” tambahnya.
Untuk jangka panjang, PLN EPI menyiapkan pengembangan suplai biomassa berbasis penanaman agar rantai pasok lebih stabil dan berkelanjutan.
Perlu Dukungan Regulasi dan Kolaborasi
Hokkop menegaskan bahwa percepatan bioenergi memerlukan dukungan kebijakan, penyelarasan regulasi, dan kerja sama lintas sektor.
“Untuk meng-unlock potensi bioenergi, kita membutuhkan dukungan regulasi, supply chain yang kuat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, termasuk Komisaris Utama PLN, Prof. Burhanuddin Abdullah, yang menekankan pentingnya inovasi teknologi dan peningkatan efisiensi rantai pasok energi domestik.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional, Dina Nurul Fitria, menilai percepatan pemanfaatan biomassa membutuhkan integrasi riset, peningkatan investasi, serta standardisasi teknologi agar dapat mendukung target bauran energi terbarukan nasional.
Kesimpulan
Pengembangan bioenergi melalui co-firing di PLTU menjadi salah satu strategi PLN EPI untuk memastikan pasokan energi tetap handal sekaligus mendukung roadmap pengurangan emisi dan transisi energi nasional.
